Gubernur Aceh Didesak Rasionalisasi APBA 2025, TTI Minta Pangkas Anggaran yang Tak Menyentuh Kesejahteraan Rakyat

Banda Aceh – Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2025 sudah disahkan sebesar Rp 11,07 Trilyun yang tersebar melalui SKPA atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk program dan kegiatan, Belanja Pegawai dll. Dana Rp.11,07 Trilyun akan dibelanjakan untuk kepentingan Publik dan kebutuhan perangkat daerah lainnya.

“Jika disimak dari data yang ditampilkan pada Rencana Umum Pengadaan RUP pada SiRUP LPSE Aceh masih banyak mata anggaran yang dinilai mubazir dan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar, Minggu malam, 6 April 2025.

Nasruddin menjelaskan, anggaran yang dianggap mubazir dan tidak menyentuh rakyat tersebut diantaranya pengadaan videotron sebagai lokasi penyampaian informasi secara elektonik pada DPRA Aceh dianggarkan Rp 3,5 milyar, pengadaan mobil ketua dan wakil ketua DPRA Rp 8,7 milyar, pengadaan digitalisasi Museum Tsunami Rp 11,93 milyar, pengadaan papan informasi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp.3 milyar, pengadaan gorden Jendela pada Dinas DLH Rp.3 milyar, pengadaan bibit tanaman hutan yang nilainya puluhan milyar jika ditotal dari seluruh kabupaten kota padahal manfaatnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan lain-lain.

Kata Nasruddin, DLH hampir seluruh kegiatan adalah titipan dana pokok pikiran (pokir) DPRA, padahal masyarakat tidak pernah mengusulkan pada rapat musrenbang.

“Jika dilihat dari data RUP Dinas Permukiman Aceh anggaran untuk pembangunan rumah Dhuafa hanya sekitar Rp.188.352.000.000 jika dibagi per rumah Rp.80 Juta maka tahun ini Dinas Perkim Aceh hanya mampu membangun 2.350 rumah dhuafa sangat jauh dari harapan. Idealnya Pemerintah Aceh mengalokasikan dana minimal Rp.500 Milyar setiap tahun sehingga kesenjangan sosial ditengah masyarakat Aceh semakin berkurang,”ujarnya.

Lanjut Nasruddin, jika Anggota DPRA serius berpihak kepada rakyat 80% pokir DPRA untuk membangun rumah dhuafa.

“Sungguh ironis, kenyataan hari ini berbanding terbalik jika melihat paket paket yang dimasukkan dalam pokir DPRA sangat jauh dari substansi Pokir itu sendiri yang ujung ujungnya adalah pembagian “CUAN”,”pungkasnya.