GAYO LUES – Gejolak politik diam-diam mengguncang tubuh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Sejumlah pejabat tinggi pratama (eselon II) dikabarkan mendapat “tawaran halus” untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan lewat surat resmi, melainkan melalui penyampaian lisan yang disampaikan oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nevirizal, pada Senin (19/5/2025).
Ironisnya, permintaan pengunduran diri ini bukan disampaikan oleh kepala kepegawaian atau pejabat pembina kepegawaian, melainkan oleh sesama pejabat eselon II. Hal ini memicu kecurigaan adanya agenda tersembunyi.
Manuver Diam-Diam Beraroma Tekanan Politik
Beberapa sumber internal Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengungkapkan kepada kru Insetgalus.co, bahwa permintaan pengunduran diri ini bukan sekadar “saran,” melainkan bagian dari skenario sistematis untuk menyingkirkan pejabat-pejabat yang tidak “satu barisan” dengan kelompok tertentu dalam pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan soal kinerja. Ini soal loyalitas. Yang tak satu haluan diminta mundur secara sukarela. Kalau tidak, akan dibentuk tim PPNS khusus untuk mengintai dan menilai kinerja kami,” ungkap salah satu pejabat yang meminta namanya dirahasiakan.
Menurut narasumber, mereka bahkan ditawari skema “rehabilitasi jabatan” – jika bersedia mundur sekarang, akan diberi kesempatan mengikuti seleksi jabatan dua tahun ke depan. Namun banyak pejabat menolak karena khawatir jebakan ini akan mengakhiri karier mereka sebelum waktunya.
“Kalau kami mundur, artinya kami mengakui ketidakmampuan tanpa proses evaluasi resmi. Itu sangat merugikan dan bisa jadi ‘bunuh diri’ bagi ASN yang masih punya masa kerja panjang,” tambahnya.
Asisten I Bungkam Soal Motif, Wakil Bupati Hilang dari Radar
Saat dikonfirmasi, Nevirizal membantah bahwa tawaran tersebut merupakan perintah langsung dari kepala daerah. Ia berdalih bahwa itu hanya bentuk “kepedulian senior kepada junior.”
Namun, tak sedikit yang menilai pernyataan itu sebagai bentuk pengalihan isu. “Kalau ini hanya masukan biasa, kenapa disampaikan dengan ancaman implisit seperti pembentukan PPNS?” cetus seorang ASN senior.
Upaya konfirmasi kepada Wakil Bupati H. Maliki tak membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, ia belum merespons pertanyaan awak media.
Bukan Pertama Kali: Surat Pengunduran Diri Massal Pernah Beredar
Fenomena ini mengingatkan publik pada isu yang sempat mengemuka sebelumnya: beredarnya surat pengunduran diri massal yang ditujukan kepada 12 pejabat eselon II. Kala itu, isu tersebut dibantah mentah-mentah, namun kali ini fakta-fakta di lapangan semakin memperkuat dugaan bahwa ada pola sistematis dalam upaya “pembersihan” birokrasi.
Apakah ini bentuk konsolidasi kekuasaan yang dibungkus dengan bahasa pengabdian? Atau justru sinyal bahwa Pemerintahan Gayo Lues sedang mengalami krisis kepercayaan internal?
Satu hal yang pasti, aroma konflik struktural di balik kursi kekuasaan mulai tercium tajam. Dan jika tak segera ditangani dengan transparan dan akuntabel, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap etika dan integritas birokrasi daerah. (TIM)
